Home » Archive for October 2019

Cucu Jokowi Ingin Jadi Presiden Jokowi Cucu

Jakarta - Ada cerita terselip saat dokter dan penyanyi, Tompi, memotret keluarga Presiden Joko Widodo () akhir pekan lalu. Jokowi sempat memberi pesan khusus ke cucunya, Jan Ethes Srinarendra, soal cita-cita.

Momen itu diceritakan oleh Tompi lewat Instagram sambil mengunggah foto Jokowi dan Jan Ethes di Istana Bogor. Jokowi tampak jongkok di depan cucu pertamanya itu.

Tompi memang berkesempatan untuk memotret Jokowi dan keluarganya pada Sabtu (8/12/2018) lalu. Jokowi didampingi Iriana beserta anak-anaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan istrinya, Selvi Ananda; serta Kahiyang Ayu bersama suaminya, Bobby Nasution. Dua cucu Jokowi, Jan Ethes Srinarendra dan Sedah Mirah Nasution, juga diajak. Adapun Kaesang Pangarep tidak hadir.

Kembali ke momen yang diceritakan Tompi, dia sempat bercanda dengan Jan Ethes. "Nanti kl udah besar mau jadi dokter gak?? Jawabannya: mau jadi presiden," tulis Tompi.

Beberapa saat kemudian, ternyata Jokowi memberi pesan khusus. Jokowi meminta cucunya itu besar dengan namanya sendiri.

"Bbrp saat kemudian beliau bersuara, 'bila besar nanti, besarlah dengan namamu...' hal itu pula yg disuarakan Gibran kemudian," tulis Tompi lagi.

Saat berkumpul dengan keluarganya itu, Jokowi memang sempat berbincang juga dengan wartawan. Dia mengaku tidak pernah memaksa keluarganya ikut terjun ke dunia politik. Gibran dan Kahiyang lalu mengaku belum tertarik mengikuti jejak ayahnya ke dunia politik.

(imk/tor)

Jokowi Centre Jokowi Centre

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masa kampanye pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tinggal menunggu waktu. Beberapa pembesar partai politik terang-terangan akan menjadi juru kampanye. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri tak mau kalah. Ia siap naik panggung lagi.

“Ibu Megawati sudah siap menjadi juru kampanye. Sekarang akan disusun agendanya. Tinggal menunggu jadwaal KPUD,” ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo usai acara Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/6/2012).

Menurut Tjahjo, dipastikan semua pembesar PDI-Perjuangan akan turun gelanggang menyukseskan pemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Jokowi tak lain kader PDI-Perjuangan dan Ahok kader Gerindra.

Kesiapan kader PDI-Perjuangan menjadi juru kampanye Jokowi-Ahok juga diamini anak Megawati, Puan Maharani. Baginya, tak ada alasan bagi kader PDI-Perjuangan untuk tidak menjadi juru kampanye ketika sudah diperintahkan partai berlambang banteng moncong putih ini.

“Kalau saya ditugaskan akan mendukung Pak Jokowi secara resmi. Saya jadi jurkam di mana-mana. Tentu saja kita harus solid dan punya aturan untuk kader PDI-P, khususnya yang ada di Jakarta untuk memenangkan Pak Jokowi,” terang Puan.

Sumber:

JAKARTA– Survei Indobarometer tentang kriteria dan pilihan cagub-cawagub di mata publik Jakarta memberikan sedikit kejutan.

Ternyata, Pegawai Negeri Sipil (PNS) non-guru tidak tertarik memilih calon incumben, Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) sebagai pemimpin DKI Jakarta mendatang.

“Fauzi-Nachrowi unggul di seluruh kategori pekerjaan, kecuali PNS non-guru yang lebih memilih Joko Widodo-Basuki,” kata peneliti yang juga pengamat politik Indobarometer, M Qodari, saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (23/5/2012).

PNS non-guru yang memilih Foke-Nara hanya 16,7 persen, sedangkan yang ingin memilih Jokowi-Ahok sebanyak 33,3 persen, dan 50 persen lainnya memilih diam.

Kata Qodari, ada kecenderungan PNS tidak senang dengan kepemimpinan Foke selama menjabat sebagai gubernur empat tahun terakhir.

“Kalau hubungan antara PNS dengan incumbent tidak baik, (PNS) akan cenderung memilih calon alternatif,” ujarnya.

Menurutnya, indikasi PNS memilih calon lain sangat mungkin terjadi di DKI. Karena ada sekira 50 persen yang belum memutuskan akan memilih pasangan cagub dan cawagub. “Kalau happy kan pasti langsung memutuskan,” ungkapnya.

Qodari mengaku tidak kaget dengan hasil ini, karena kasus yang sama juga kerap terjadi dalam surveinya di daerah lain. Qodari mengaku tidak bisa menjelaskan lebih rinci, kenapa PNS lebih memilih Jokowi dibanding Foke. Qodari mengatakan, alasan kenapa tidak memilih Foke tidak ada dalam rumusan surveinya.

“Bisa saja pertanyaan itu di desain tapi kali ini, kenapa tidak memilih itu tidak ada,” cetusnya.

(ugo)

Sumber:

This slideshow requires JavaScript.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masalah kemacetan di Jakarta tak lepas dari minimnya transportasi massal di Jakarta. Calon Gubernur DKI Jokowi pun menilai jumlah transportasi massal di Jakarta kian menurun saat ini.

“Tahun 1980-an, transportasi massal di Jakarta itu sudah 19 persen. Harusnya kalau ada subway, monorel dan sebagainya, meningkat jadi diatas 50 persen. Sekarang malah turun jadi dua persen,” ujar Jokowi, Selasa (29/5/2012) usai menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha Kencana di kantor Kementerian Perhubungan.

Jokowi menuturkan perkembangan transportasi massal di Jakarta harus diseimbangkan dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk. “Jangan orangnya tambah, transportasi massalnya tidak berkembang. Ini yang harus dilihat, grand design totalnya seperti apa, termasuk grand design transportasinya,” ucapnya.

Jokowi kembali menegaskan, yang terpenting dalam menata transportasi adalah konsistensi dalam melakukan manajemen lalu-lintas. Menurutnya manajemen transportasi jangan hanya baik di tahun pertama dan kedua, tetapi terus berlanjut tahun ketiga dan seterusnya.

sumber:

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, punya konsep ‘Move People Not Car’ dalam mengelola manajemen lalu lintas.

Seusai menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha Kencana di Kementerian Perhubungan, Jokowi menjelaskan konsep manajemen lalu lintas lainnya.

Pria yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo mengatakan, grand design sebuah kota harus jelas, termasuk desain transportasi

kota tersebut.

“Di Solo punya konsep ‘Move People Not Car’. Jadi, yang digerakkan masyarakatnya, bukan kendaraannya,” ujar Jokowi, Selasa (29/5/2012).

Untuk menjalankan konsep tersebut, jelas Jokowi, pemda memperkuat city walk, jalur pedestrian, serta jalur lambat untuk becak dan sepeda.

Kemudian, untuk manajemen lalu lintas, di seluruh perempatan Kota Solo terdapat CCTV yang mengontrol seluruh titik perempatan.

“Kemudian ada bus priority. Maksudnya, bus yang melewati perempatan diberi prioritas. Ini saya kira konsep manajemen yang terintegrasi,” terangnya.

Saat ditanya tanggapannya mengenai transportasi di Jakarta, Jokowi mengatakan transportasi massal merupakan hal penting di Jakarta.

Menurutnya, walaupun ada transportasi massal seperti subway, monorel, feeder, ataupun trem, hal tersebut tidak akan bisa mengurangi secara total jumlah kemacetan di Jakarta.

“Karena harus dibarengi manajemen lalu-lintas. Bagaimana pengelolaan lalu-lintas dalam kota. Masalah tata ruang kota juga jadi masalah kemacetan. Kalau jarak dari rumah ke kantor jauh, mobilitas orang semakin banyak. Harus di re-design,” paparnya.(*)

sumber:

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengatakan, temuan adanya pemilih fiktif dalam daftar pemilih sementara (DPS), harus terus dikejar.

Menurut Jokowi, adanya pemilih fiktif sangat rawan dimanfaatkan dalam pemilukada DKI.

“Pemilih fiktif itu harus dikejar, diselesaikan. Masa ada segitu banyaknya yang fiktif dibiarkan. Kalau tidak selesai, nanti kami yang kejar,” ujar Jokowi, Selasa (29/5/2012).

Urusan memeriksa apakah temuan tersebut benar pemilih fiktif atau tidak, lanjutnya, adalah tugas KPU DKI Jakarta sebagai penyelenggara pemilukada DKI tahun ini.

Jokowi mengutarakan, jika pemilukada di Jakarta berjalan baik, maka pemilukada di seluruh Indonesia akan mengikuti, karena Jakarta merupakan contoh.

“Nanti bagaimana kalau dimanfaatkan yang 1,4 juta (DPS fiktif)? Kami cari suara dari pagi sampai pagi. Masalah itu harus diselesaikan,” paparnya.

KPU DKI Jakarta memutuskan untuk menunda pengumuman daftar pemilih tetap (DPT), dari semula 26 Mei menjadi 2 Juni 2012.

Penundaan disebabkan adanya laporan dari masyarakat maupun parpol yang menemukan DPS fiktif. KPU DKI pun melakukan verifikasi kembali di lapangan, apakah jumlah 1,4 juta yang dilaporkan tersebut benar fiktif atau tidak. (*)

sumber:

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga 2 Juni mendatang.

Ketua PLH PDIP, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, pihaknya perlu untuk bertemu dengan KPUD, Panwas, Disdukcapil. Ia menginginkan Pilkada yang berkualitas dan demokratis.

“Supaya bisa terwujud, maka yang dasar kita perlu pahami itu adalah DPT ini jelas betul. DPS, kita perlu ketemu sama KPUD, Panwas, Disdukcapil,” ujar Djarot, Selasa (29/5/2012).

Djarot juga berharap, proses penetapan DPT segera selesai dan Pilkada DKI Jakarta tidak diundur dari jadwal yang telah ditetapkan yaitu 11 Juli 2012.

“Semakin cepat, semakin baik. Kita harapkan awal Juni, paling lambat DPT bisa disahkan, dengan mendapat persetujuan dari seluruh parpol ataupun seluruh peserta. Sehingga ini tidak mengganggu jadwal Pemilukada keseluruhan dan kita tetap sepakat bahwa pillkada jangan diundur tetap tanggal 11 Juli,” paparnya.

Setiap orang menginginkan Pilkada yang Jujur, adil, bersih. Djarot juga berpesan Kepada seluruh warga Terutama para lurah, para camat, kepala dinas, kepala badan, RT/RW, PKK untuk bersikap netral.

“Karena kalau tidak netral, bisa kita persoalkan, karena itu suatu tindak pidana pelanggaran pemilukada,” katanya.

Djarot mengaku parpolnya akan selalu patuh dengan peraturan Pilkada.

“Tim Jokowi akan patuh untuk melaksanakan aturan-aturan pemilukada yang jujur, bersih tanpa ada intimidasi dan sebagainya,” tutup Djarot.

sumber:

INILAH.COM, Jakarta – Ada-ada saja yang dilakukan Cagub-Cawagub dalam mendongkrak popularitas dalam menarik perhatian calon pemilih di Pemilukada DKI Jakarta 2012 nanti.

Seperti yang dilakukan Cagub DKI yang diusung PDIP dan Partai Gerindra, Joko Widodo (Jokowi). Untuk menciptakan trend center dan menarik kalangan pemilih muda, Jokowi berencana membuat pagelaran busana (fashion show) baju kotak-kotak di ruang publik Ibukota.

“Kami sebentar lagi juga mau bikin fesyen kotak-kota. Entah di terminal atau pasar, di tempat-tempat keramaian. Mentriger agar kotak-kotak semakin disukai dan dipakai dan dicoblos,” ujar Jokowi dalam kunjungannya ke kantor Fraksi PDIP di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/5/2012).

Dia mengakui, sejak dirinya bersama pasangan Cawagub Basuki Tjahja Purnama (Ahok) penggunaan pakaian motif kotak-kotak, saat ini banyak orang menggunakan baju serupa. Menurutnya, penggunaan baju kota-kota dilakukan untuk membangun personal brand terhadap dirinya Ahok.

Pria yang saat ini masih menjabat walikota Solo ini mengaku, untuk tetap memberikan image kotak-kotak, dalam kertas suara pada pencoblosan nanti, gambar dirinya dan Ahok akan mengenakan pakaian kotak-kotak. “Maka dari itu, sejak sekarang pengenalan ciri pasangan ini akan pakaian kotak-kotak terus dilakukan,” tandasnya.[bay]

sumber:

INILAH.COM, Jakarta – Juru bicara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok), M Taufik mengatakan, isu perpecahan di internL tim sukses ini sengaja disebarkan karena kekhawatiran dukungan Jokowi-Ahok terus bertambah.

“Itu bagian dari black campaign dari pihak tertentu terkait kekawatiran meningkatnya popularitas Jokowi-Ahok,” tegas Taufik saat dihubungi INILAH.COM, Jumat (1/5/2012).

Mengenai inisial BS yang selalu disebut menghalangi agenda kegiatan Jokowi-Ahok, Taufik mengatakan hal tersebut tak benar. “Siapa yang dimaksud BS? Enggak ada itu. Selama ini kami (timses) masih solid, termasuk dukungan dari Boy Sadikin. Jadi, saya tegaskan isu itu tidak benar,” tutur Taufik.

Begitu halnya dengan tiga faktor yang disebut-sebut menjadi alasan pecahnya timses Jokowi-Ahok sebagaimana berkembang di akun twitter, Taufik mengatakan hal tersebut tak beralasan. “Sampai saat ini, saya tegaskan timses masih solid, buktinya hingga saat ini rating popularitas Jokowi-Ahok terus meningkat,” kata Taufik.

Dia menambahkan, selama ini Timses Jokowi-Ahok bekerja terkonsep dan memiliki sistem. Untuk mengadakan konferensi pers Taufik mengaku selalu hadir. “Tetapi bukan berarti setiap konfrensi pers yang tak dihadiri PDIP, maka tim Jokowi-Ahok pecah. Kami baik-baik saja dan kian solid,” tutur dia. [yeh]

Sumber:

Ramai-Ramai Desak Jokowi Coret Capim KPK Bermasalah, Ada Apa? Jokowi Capim Kpk

Jakarta, CNBC Indonesia - Proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 menuai kritik dari Koalisi Kawal Capim KPK. Koalisi yang berisi berbagai lembaga antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai banyak masalah dalam proses pemilihan pimpinan lembaga antirasuwah tersebut.

Oleh karena itu, koalisi pun melayangkan petisi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hingga tulisan ini dibuat, petisi itu telah ditandatangani sebanyak 48.920 orang.

"Presiden Joko Widodo segera perintahkan Pansel KPK untuk tidak meloloskan calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas," tulis Kurnia Ramadhana, aktivis ICW, dalam petisi yang dilihat CNBC Indonesia di laman change.org, Selasa (27/8/2019) malam.

Menurut dia, Pansel KPK tidak mempertimbangkan rekam jejak para calon pimpinan KPK. Ini dikarenakan dalam nama-nama yang masih dinyatakan lolos seleksi, masih terdapat nama-nama yang mempunyai rekam jejak buruk di masa lalu.

"Ada yang sempat dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik sampai ada yang diberitakan pernah mengintimidasi salah seorang pegawai KPK!," katanya.

Kedua, mayoritas calon pimpinan KPK yang berasal dari penyelenggara negara maupun penegak hukum tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya pada KPK.

Ketiga, salah seorang anggota pansel bilang kalau calon pimpinan KPK harus berasal dari sebuah lembaga penegak hukum konvensional. Padahal dibentuknya KPK karena lembaga penegak hukum konvensional belum mampu memberantas korupsi secara maksimal.

"Jadi kenapa mesti dipaksakan untuk mengisi kursi pimpinan KPK?," ujarnya.

Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, kemarin, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memberikan tanggapan perihal desakan agar Jokowi mengevaluasi Pansel KPK. Apa katanya?  "Saya gak boleh campuri. Itu otoritasnya panitia seleksi. Enggak boleh," kata Moeldoko.

"Masih bisa diatasi sama pansel. Kan masih bisa diatasi oleh pansel. Udah ditunjuk kok," lanjut eks Panglima TNI itu.

Wawancara dan uji publik

Kemarin, Pansel KPK mulai menggelar wawancara dan uji publik kepada 20 capim KPK yang lolos assessment. Wawancara dan uji publik bakal dilakukan secara bertahap pada 27-29 Agustus 2019. Dari 20 orang, sebanyak orang yang ikut tes wawancara dan uji publik pada Selasa (27/8/2019), yaitu:

Komisioner KPK Alexander Marwata

Wakabareskrim Irjen Antam Novambar

Dosen Sespim Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto

Karyawan BUMN Cahyo RE Wibowo

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri

Auditor BPK I Nyoman Wara

Penasihat Menteri Desa Jimmy Muhammad Rifai Gani

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengatakan akan mengevaluasi semua jawaban para capim.

"Kan saat ini bagaimana pun juga saya kami harus mendapatkan 10 itu perintah undang-undang," katanya usai tes wawancara dan uji publik di Kementerian Sekretariat Sekretariat Negara, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Yenti mengatakan jawaban akan dinilai oleh para panelis dan pansel. Sebab itu, semua anggota pansel diberi kesempatan untuk bertanya agar mengetahui jawaban para capim KPK.

"Maka pansel itu kita tidak jaga ini siapa. Hanya memang kita nanya pertama kan pemegang ini misalnya sepuluh menit. Kan kita ganti-ganti saja," ujar dia.

Salah satu capim KPK yang dituding bermasalah adalah Wakabareskrim Irjen Antam Novambar. Ia dituding mengintimidasi eks Direktur Penyidikan KPK pada 2015 dalam kasus yang membelit mantan pimpinan Polri, yaitu Komisaris Jenderal Budi Gunawan. BG, sebutan akrab Budi Gunawan.

Awal mulanya Anggota Panitia Seleksi Capim KPK Hamdi Muluk menanyakan kepada Antam ihwal tudingan intimidasi tersebut. Antam pun menjawabnya dan mengaku bersyukur bisa mengklarifikasi tudingan yang selama ini dialamatkan kepadanya.

"Tiga tahun saya bertahan tidak pernah menjawab. Saya siap untuk ini. Saya tidak pernah meneror Endang Tarsa. Ada saksinya saya bawa," kata Antam di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8).

"Saat itu kejadian Budi Gunawan. Saya tahu Budi Gunawan dizalimi karena saya orang hukum. Beliau dipaksakan untuk jadi tersangka berdasarkan bukti fakta yang ada. Saat itu saya ingin sekali membantu," kata Antam.

(miq/sef)

Para Calon Menteri Pariwisata, Siapa Yang Paling Pantas? Jokowi Cari Menteri Detik

Jakarta - Pariwisata menjadi salah satu andalan Presiden Jokowi untuk masa pemerintahan 2019-2024. Ada 6 kandidat pilihan pembaca detik. Anda dukung siapa?

Program 'Bantu Jokowi Cari Menteri' sudah berlanjut ke tahap polling. Detikers bisa ikut bantu mengerucutkan usulan menteri untuk Jokowi dengan cara memilih sosok yang tepat per kementerian, salah satunya adalah ' di sini detik ini juga!

Berikut profil kandidat Menteri Pariwisata: (fay/aff)

Kabinet Kerja (disambiguasi) - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas Jokowi Cabinet

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

yang mengalami perombakan tiga kali, masing-masing adalah:

: bertugas pada periode 1959–1960. Perdana Menteri: Soekarno, Menteri Pertama: Djuanda Kartawidjaja
: bertugas pada periode 1960–1962. Tambahan Wakil Menteri Pertama: J. Leimena
: bertugas pada periode 1962–1963. Tambahan Wakil Menteri Pertama II: Subandrio
: bertugas pada periode 1963–1964. Penghapusan jabatan Menteri Pertama, Subandrio menjadi Wakil PM I, Leimena Wakil PM II, dan Chaerul Saleh Wakil PM III.
, Anda dapat membantu mengganti pranala tersebut ke judul yang tepat.

Pagi Ini Jokowi Akan Bersepeda Di Borobudur Dan Bagikan Sertifikat Tanah Jokowi Dan Irian Bersepeda

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Jokowi hari ini melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pagi ini Jokowi akan mengawali kegiatannya dengan olahraga bersepeda di Kawasan Candi Borobudur.

Menurut ketarangan Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini, usai bersepeda Jokowi dijadwalkan memimpin rapat terbatas bersama para Menteri Kabinet Kerja di Plataran Borobudur Resort and Spa.

"Adapun topik yang akan dibahas adalah mengenai percepatan pengembangan destinasi Borobudur," ujar Erlin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (30/8/2019).

Setelah itu, Jokowi akan melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Agung An-nur, Kabupaten Magelang.

"Usai santap siang, Presiden Jokowi akan menuju Stadion Gemilang, Kabupaten Magelang, untuk membagikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat," katanya.

"Selesai acara, Presiden Jokowi dan rombongan akan menuju Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, untuk kemudian lepas landas menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta," lanjutnya.

(nvl/zap)

Jokowi Diminta Mundur Seperti Sandi, Farhat Abbas: Dia Buat Pencitraan Padahal Tidak Punya Kemampuan Jokowi Diminta Mundur

Foto: Tribunnews.com

Para ibu rumah tangga atau Barisan Emak-emak Militan (BEM) menggelar unjuk rasa di depan KPU RI pada Senin (3/9/2018).

Mereka meminta Jokowi mengikuti jejak Sandiaga Uno yang mundur dari jabatan pemerintahan.

Emak-emak tersebut ingin Jokowi ikuti jejak Sandiaga Uno yang mundur sebagai Wakil Gubernur Jakarta.

Terkait hal itu, pengacara Farhat Abbaskomentari soal Presiden Jokowi yang dituntut mundur.

Melalui akun Instagramnya @farhatabbastv226 yang diunggah pada Selasa (4/9/2018), Farhat Abbasmengunggah video yang menerangkan Sandiaga mundur dan melarang Jokowi untuk mundur.

Dalam caption unggahannya, ia berpendapat bahwa Sandi lari dari tanggung jawab.

"Mundur jadi Wagub DKI, sandiaga Uno bukan bertanggungjawab tapi melainkan lari dari tanggung jawab," tulisnya.

Video berdurasi 60 detik tersebut mendukung Jokowi untuk tetap maju dan harus menyelesaikan lima tahun masa jabatannya.

"Assalamualaikum wr wb, Farhat Abbasberbicara,

Pak Jokowi tidak perlu mundur jadi presiden untuk capres 2019, karena dia harus menyelesaikan 5 tahun masa jabatan tersebut penuh.

Berbeda dengan Sandiaga Uno yang cuma wakil gubernur DKI tapi baru setahun mundur dan maju sebagai cawapres,

karena posisi wakil gubernur tidak ada kewenangan, temen-temen minta tolong juga dia tidak bisa membantu, beda dengan pengusaha,

jadi dia lebih baik berpikir membuat suatu pencitraan mundur, padahal memang tidak punya kemampuan dan tanggung jawab, lari dari kenyataan.

Telah dipilih oleh warga malah meninggalkan jabatan tersebut.

Demikian pendapat saya, salam dua periode buat Pak Jokowi. Lanjutkan. Sukses Asian Games. Terimakasih," ujar Farhat Abbas. []

Prisia Nasution Grogi Makan 'Dilihatin' Jokowi Dan Prabowo Jokowi Dan Prabowo

Jakarta - Kemarin, kehadiran

Alhasil, pertemuan tak disengaja Prisia Nasution dengan Jokowi dan Prabowo itu membuat kagum dan menuai pujian dari beberapa teman artis yang melihat postingannya.
"Piaaaaa kerennn," tulis Augie Fantinus.
"Hahahhaa video ini bukti Indonesia Damai Selalu .." ungkap Baim Wong.
Simak Video "Cara Prisia Nasution Dalami Karakter Pasien Operasi Caesar"

(pus/wes)