TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masa kampanye pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tinggal menunggu waktu. Beberapa pembesar partai politik terang-terangan akan menjadi juru kampanye. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri tak mau kalah. Ia siap naik panggung lagi.

“Ibu Megawati sudah siap menjadi juru kampanye. Sekarang akan disusun agendanya. Tinggal menunggu jadwaal KPUD,” ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo usai acara Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/6/2012).

Menurut Tjahjo, dipastikan semua pembesar PDI-Perjuangan akan turun gelanggang menyukseskan pemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Jokowi tak lain kader PDI-Perjuangan dan Ahok kader Gerindra.

Kesiapan kader PDI-Perjuangan menjadi juru kampanye Jokowi-Ahok juga diamini anak Megawati, Puan Maharani. Baginya, tak ada alasan bagi kader PDI-Perjuangan untuk tidak menjadi juru kampanye ketika sudah diperintahkan partai berlambang banteng moncong putih ini.

“Kalau saya ditugaskan akan mendukung Pak Jokowi secara resmi. Saya jadi jurkam di mana-mana. Tentu saja kita harus solid dan punya aturan untuk kader PDI-P, khususnya yang ada di Jakarta untuk memenangkan Pak Jokowi,” terang Puan.

Sumber:

JAKARTA– Survei Indobarometer tentang kriteria dan pilihan cagub-cawagub di mata publik Jakarta memberikan sedikit kejutan.

Ternyata, Pegawai Negeri Sipil (PNS) non-guru tidak tertarik memilih calon incumben, Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) sebagai pemimpin DKI Jakarta mendatang.

“Fauzi-Nachrowi unggul di seluruh kategori pekerjaan, kecuali PNS non-guru yang lebih memilih Joko Widodo-Basuki,” kata peneliti yang juga pengamat politik Indobarometer, M Qodari, saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (23/5/2012).

PNS non-guru yang memilih Foke-Nara hanya 16,7 persen, sedangkan yang ingin memilih Jokowi-Ahok sebanyak 33,3 persen, dan 50 persen lainnya memilih diam.

Kata Qodari, ada kecenderungan PNS tidak senang dengan kepemimpinan Foke selama menjabat sebagai gubernur empat tahun terakhir.

“Kalau hubungan antara PNS dengan incumbent tidak baik, (PNS) akan cenderung memilih calon alternatif,” ujarnya.

Menurutnya, indikasi PNS memilih calon lain sangat mungkin terjadi di DKI. Karena ada sekira 50 persen yang belum memutuskan akan memilih pasangan cagub dan cawagub. “Kalau happy kan pasti langsung memutuskan,” ungkapnya.

Qodari mengaku tidak kaget dengan hasil ini, karena kasus yang sama juga kerap terjadi dalam surveinya di daerah lain. Qodari mengaku tidak bisa menjelaskan lebih rinci, kenapa PNS lebih memilih Jokowi dibanding Foke. Qodari mengatakan, alasan kenapa tidak memilih Foke tidak ada dalam rumusan surveinya.

“Bisa saja pertanyaan itu di desain tapi kali ini, kenapa tidak memilih itu tidak ada,” cetusnya.

(ugo)

Sumber:

This slideshow requires JavaScript.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masalah kemacetan di Jakarta tak lepas dari minimnya transportasi massal di Jakarta. Calon Gubernur DKI Jokowi pun menilai jumlah transportasi massal di Jakarta kian menurun saat ini.

“Tahun 1980-an, transportasi massal di Jakarta itu sudah 19 persen. Harusnya kalau ada subway, monorel dan sebagainya, meningkat jadi diatas 50 persen. Sekarang malah turun jadi dua persen,” ujar Jokowi, Selasa (29/5/2012) usai menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha Kencana di kantor Kementerian Perhubungan.

Jokowi menuturkan perkembangan transportasi massal di Jakarta harus diseimbangkan dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk. “Jangan orangnya tambah, transportasi massalnya tidak berkembang. Ini yang harus dilihat, grand design totalnya seperti apa, termasuk grand design transportasinya,” ucapnya.

Jokowi kembali menegaskan, yang terpenting dalam menata transportasi adalah konsistensi dalam melakukan manajemen lalu-lintas. Menurutnya manajemen transportasi jangan hanya baik di tahun pertama dan kedua, tetapi terus berlanjut tahun ketiga dan seterusnya.

Jokowi Centre

sumber:

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, punya konsep ‘Move People Not Car’ dalam mengelola manajemen lalu lintas.

Seusai menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha Kencana di Kementerian Perhubungan, Jokowi menjelaskan konsep manajemen lalu lintas lainnya.

Pria yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo mengatakan, grand design sebuah kota harus jelas, termasuk desain transportasi

kota tersebut.

“Di Solo punya konsep ‘Move People Not Car’. Jadi, yang digerakkan masyarakatnya, bukan kendaraannya,” ujar Jokowi, Selasa (29/5/2012).

Untuk menjalankan konsep tersebut, jelas Jokowi, pemda memperkuat city walk, jalur pedestrian, serta jalur lambat untuk becak dan sepeda.

Kemudian, untuk manajemen lalu lintas, di seluruh perempatan Kota Solo terdapat CCTV yang mengontrol seluruh titik perempatan.

“Kemudian ada bus priority. Maksudnya, bus yang melewati perempatan diberi prioritas. Ini saya kira konsep manajemen yang terintegrasi,” terangnya.

Saat ditanya tanggapannya mengenai transportasi di Jakarta, Jokowi mengatakan transportasi massal merupakan hal penting di Jakarta.

Menurutnya, walaupun ada transportasi massal seperti subway, monorel, feeder, ataupun trem, hal tersebut tidak akan bisa mengurangi secara total jumlah kemacetan di Jakarta.

“Karena harus dibarengi manajemen lalu-lintas. Bagaimana pengelolaan lalu-lintas dalam kota. Masalah tata ruang kota juga jadi masalah kemacetan. Kalau jarak dari rumah ke kantor jauh, mobilitas orang semakin banyak. Harus di re-design,” paparnya.(*)

sumber:

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengatakan, temuan adanya pemilih fiktif dalam daftar pemilih sementara (DPS), harus terus dikejar.

Menurut Jokowi, adanya pemilih fiktif sangat rawan dimanfaatkan dalam pemilukada DKI.

“Pemilih fiktif itu harus dikejar, diselesaikan. Masa ada segitu banyaknya yang fiktif dibiarkan. Kalau tidak selesai, nanti kami yang kejar,” ujar Jokowi, Selasa (29/5/2012).

Urusan memeriksa apakah temuan tersebut benar pemilih fiktif atau tidak, lanjutnya, adalah tugas KPU DKI Jakarta sebagai penyelenggara pemilukada DKI tahun ini.

Jokowi mengutarakan, jika pemilukada di Jakarta berjalan baik, maka pemilukada di seluruh Indonesia akan mengikuti, karena Jakarta merupakan contoh.

“Nanti bagaimana kalau dimanfaatkan yang 1,4 juta (DPS fiktif)? Kami cari suara dari pagi sampai pagi. Masalah itu harus diselesaikan,” paparnya.

KPU DKI Jakarta memutuskan untuk menunda pengumuman daftar pemilih tetap (DPT), dari semula 26 Mei menjadi 2 Juni 2012.

Penundaan disebabkan adanya laporan dari masyarakat maupun parpol yang menemukan DPS fiktif. KPU DKI pun melakukan verifikasi kembali di lapangan, apakah jumlah 1,4 juta yang dilaporkan tersebut benar fiktif atau tidak. (*)

sumber:

Jokowi Centre

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga 2 Juni mendatang.

Ketua PLH PDIP, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, pihaknya perlu untuk bertemu dengan KPUD, Panwas, Disdukcapil. Ia menginginkan Pilkada yang berkualitas dan demokratis.

“Supaya bisa terwujud, maka yang dasar kita perlu pahami itu adalah DPT ini jelas betul. DPS, kita perlu ketemu sama KPUD, Panwas, Disdukcapil,” ujar Djarot, Selasa (29/5/2012).

Djarot juga berharap, proses penetapan DPT segera selesai dan Pilkada DKI Jakarta tidak diundur dari jadwal yang telah ditetapkan yaitu 11 Juli 2012.

“Semakin cepat, semakin baik. Kita harapkan awal Juni, paling lambat DPT bisa disahkan, dengan mendapat persetujuan dari seluruh parpol ataupun seluruh peserta. Sehingga ini tidak mengganggu jadwal Pemilukada keseluruhan dan kita tetap sepakat bahwa pillkada jangan diundur tetap tanggal 11 Juli,” paparnya.

Setiap orang menginginkan Pilkada yang Jujur, adil, bersih. Djarot juga berpesan Kepada seluruh warga Terutama para lurah, para camat, kepala dinas, kepala badan, RT/RW, PKK untuk bersikap netral.

“Karena kalau tidak netral, bisa kita persoalkan, karena itu suatu tindak pidana pelanggaran pemilukada,” katanya.

Djarot mengaku parpolnya akan selalu patuh dengan peraturan Pilkada.

“Tim Jokowi akan patuh untuk melaksanakan aturan-aturan pemilukada yang jujur, bersih tanpa ada intimidasi dan sebagainya,” tutup Djarot.

sumber:

INILAH.COM, Jakarta – Ada-ada saja yang dilakukan Cagub-Cawagub dalam mendongkrak popularitas dalam menarik perhatian calon pemilih di Pemilukada DKI Jakarta 2012 nanti.

Seperti yang dilakukan Cagub DKI yang diusung PDIP dan Partai Gerindra, Joko Widodo (Jokowi). Untuk menciptakan trend center dan menarik kalangan pemilih muda, Jokowi berencana membuat pagelaran busana (fashion show) baju kotak-kotak di ruang publik Ibukota.

“Kami sebentar lagi juga mau bikin fesyen kotak-kota. Entah di terminal atau pasar, di tempat-tempat keramaian. Mentriger agar kotak-kotak semakin disukai dan dipakai dan dicoblos,” ujar Jokowi dalam kunjungannya ke kantor Fraksi PDIP di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/5/2012).

Dia mengakui, sejak dirinya bersama pasangan Cawagub Basuki Tjahja Purnama (Ahok) penggunaan pakaian motif kotak-kotak, saat ini banyak orang menggunakan baju serupa. Menurutnya, penggunaan baju kota-kota dilakukan untuk membangun personal brand terhadap dirinya Ahok.

Pria yang saat ini masih menjabat walikota Solo ini mengaku, untuk tetap memberikan image kotak-kotak, dalam kertas suara pada pencoblosan nanti, gambar dirinya dan Ahok akan mengenakan pakaian kotak-kotak. “Maka dari itu, sejak sekarang pengenalan ciri pasangan ini akan pakaian kotak-kotak terus dilakukan,” tandasnya.[bay]

sumber:

INILAH.COM, Jakarta – Juru bicara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok), M Taufik mengatakan, isu perpecahan di internL tim sukses ini sengaja disebarkan karena kekhawatiran dukungan Jokowi-Ahok terus bertambah.

“Itu bagian dari black campaign dari pihak tertentu terkait kekawatiran meningkatnya popularitas Jokowi-Ahok,” tegas Taufik saat dihubungi INILAH.COM, Jumat (1/5/2012).

Mengenai inisial BS yang selalu disebut menghalangi agenda kegiatan Jokowi-Ahok, Taufik mengatakan hal tersebut tak benar. “Siapa yang dimaksud BS? Enggak ada itu. Selama ini kami (timses) masih solid, termasuk dukungan dari Boy Sadikin. Jadi, saya tegaskan isu itu tidak benar,” tutur Taufik.

Begitu halnya dengan tiga faktor yang disebut-sebut menjadi alasan pecahnya timses Jokowi-Ahok sebagaimana berkembang di akun twitter, Taufik mengatakan hal tersebut tak beralasan. “Sampai saat ini, saya tegaskan timses masih solid, buktinya hingga saat ini rating popularitas Jokowi-Ahok terus meningkat,” kata Taufik.

Dia menambahkan, selama ini Timses Jokowi-Ahok bekerja terkonsep dan memiliki sistem. Untuk mengadakan konferensi pers Taufik mengaku selalu hadir. “Tetapi bukan berarti setiap konfrensi pers yang tak dihadiri PDIP, maka tim Jokowi-Ahok pecah. Kami baik-baik saja dan kian solid,” tutur dia. [yeh]

Sumber: